Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (disingkat Babel) adalah provinsi Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama, Pulau Bangka dan Pulau Belitung, serta pulau-pulau kecil seperti P. Lepar, P. Pongok, P. Mendanau dan P. Selat Nasik. . total pulau yang mendapat angka 470 dan hanya dihuni oleh 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur pulau Sumatera, dekat provinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung terkenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan etnis. Ibukota negara adalah Pangkalpinang. Pemerintah negara bagian ini diratifikasi pada tanggal 9 Februari 2001. Setelah acara peresmian. Gubernur, khususnya H. Amur Muchasim, SH (mantan Sekretaris Utama Kementerian Dalam Negeri) mengawali kegiatan Pemprov.

Selat Bangka memisahkan Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka, dan Selat Gaspar memisahkan Kepulauan Bangka dan Belitung. Di sebelah utara provinsi ini adalah Laut Cina Selatan, di sebelah selatan adalah Laut Jawa, dan di sebelah timur adalah Pulau Kalimantan yang dipisahkan dari Pulau Belitung oleh Selat Karimata.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi pulau Bangka Belitung dulunya adalah bagian dari Sumatera Selatan tetapi menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000 bersama dengan Banten dan Gorontalo. Pada tanggal 21 November 2000, terdiri dari Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2003, berdasarkan tahun 2003 23 Januari 2003 Pada UU No 5 terjadi pemekaran daerah dengan menambah 4 daerah yaitu Bangko Barat, Bangko Tengah, Bangko Selatan dan Belitung Timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah divisi regional dari provinsi Sumatera Selatan.

Bupati Bateng Sebut Erzaldi Abdul Fatah Telah Tunjukkan Pelayanan Publik Yang Baik

Wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Pulau Bangka, silih berganti menjadi koloni kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Setelah kapitulasi dengan Belanda, Kepulauan Bangka Belitung menjadi koloni Inggris sebagai “Adipati Islandia”. Pada tanggal 20 Mei 1812, pemerintahan Inggris berakhir setelah Konvensi London pada tanggal 13 Agustus 1824, yang melihat pengalihan kekuasaan di koloni Kepulauan Bangka Belitung antara MH. 1816 Pada 10 Desember, pengadilan di Muntok (Inggris) K. dengan Hsieh (Belanda). Kekuasaan Belanda ditentang oleh Depati Barin dan putranya Depati Amir dalam apa yang dikenal sebagai Perang Depati Amir (1849–1851). Kekalahan Depati Amir dalam perang menyebabkan Depati Amir diasingkan ke Desa Thar, Kupang, NTT. Berdasarkan stbl. 565, tanggal 2 Desember 1933, tanggal 11 Maret 1933, berupa Rinci Onderhoregenheden Bangka Belitung, dipimpin oleh seorang Residen Bangka Belitung, dengan 6 Onderafdehify, Asst. Penduduk: Pulau Bangka memiliki 5 Onderafdehif yang akhirnya menjadi 5, sedangkan Pulau Belitung memiliki 1 kursi. Pada zaman Jepang, kedudukan Bangka Belitung dikelola oleh pemerintahan militer Jepang yang disebut Bangka Beliton Ginseibu. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 10 Desember 1946, Belanda membentuk Dewan Sementara Bangka (Stbl. 1946 No. 38) yang kemudian resmi menjadi Dewan Bangka, dengan Musarif Datuk Bandaharo Leo sebagai ketua yang diangkat . oleh Belanda. pada tanggal 11 November 1947 Dewan Bangka adalah lembaga pemerintahan otonom tertinggi. Pada tanggal 23 Januari 1948 (stb1.1948 No. 123), Dewan Bangka, Dewan Belitung dan Dewan Riau bergabung dengan Federasi Bangka Belitung dan Riau (FABERI) yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (RIS). Dengan Keputusan Presiden RIS No. 141 Tahun 1950 dipersatukan kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR) hingga diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1948. Pada tanggal 22 April 1950, pemerintah menyerahkan Kabupaten Bangka Belitung kepada gubernur. . Dr. dari Sumatera Selatan. Mohd. saksi lsa, Perdana Menteri Dr. Para hakim dan Dewan Bangka Belitung dibubarkan. R. yang tinggal di Pangkalpinang. Soemarja diangkat menjadi residen Bangka Belitung. Berdasarkan UUD 1950 dan UU No.1. Dari 22, 1948 dan kota Pangkalpinang juga dibuat. berdasarkan UU No.1. Pada 1 1957, Pangkalpinang menjadi kotamadya. Pada 13 Mei 1971, Presiden Soeharto meresmikan Sungai Liat sebagai ibu kota Kabupaten Bangka. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2000, wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Belitung menjadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah Gubernur incumbent pertama Dr. Amur Muhassim SH dan Ketua DPRD pertama H. Dengan Emron Pangkapi (bang Emran). . Selain itu, sejak 27 Januari 2003, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pemekaran wilayah dengan menambah 4 wilayah baru yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur, dan Bangka Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi. Indonesia terdiri dari dua pulau utama, Bangka dan Belitung, serta pulau-pulau kecil lainnya. Bangka Belitung terletak di bagian timur pulau Sumatera, dekat provinsi Sumatera Selatan. Letak geografis negara bagian ini adalah 1º50′ – 3º10′ Lintang Selatan dan 105º – 108º Bujur Timur. Bangka Belitung terkenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan etnis. Ibukota negara adalah Pangkalpinang. Pemerintah negara bagian disahkan pada 9 Februari 2001. Batas provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi:

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpenduduk 2.861.730 jiwa dengan kepadatan penduduk 105 jiwa/km². Suku bangsa Kepulauan Bangka Belitung adalah Melayu, Cina, Jawa, Bugis, Madura, Batak, Miangkabau, dll. Sebagian besar penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memeluk agama Islam (sekitar 88,72%), sedangkan sisanya menganut agama Buddha (4,49%), Khonghucu (3,30%), Katolik (1,31%), Kristen (2,06%).) dan menganut agama Hindu. (0,01%). Di bawah ini adalah grafik penduduk provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah penduduk miskin tahun 2018 sebesar 0,24%. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rata-rata jumlah penduduk miskin selama 5 tahun terakhir tetap sama yaitu 0,24%. Namun pada tahun 2015, dibandingkan tahun sebelumnya, tercatat peningkatan sebesar 0,02%, yang hanya sebesar 0,22%. Berikut adalah data persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Overcrowding masih menjadi masalah utama dalam penyediaan rumah di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penimbunan telah meningkat dari tahun ke tahun. Tingginya jumlah rumah susun unfurnished disebabkan beberapa faktor antara lain pertumbuhan penduduk yang tinggi, harga rumah yang tidak terjangkau oleh masyarakat, keengganan pihak swasta untuk berinvestasi dalam penyediaan rumah susun MBR karena tingginya harga tanah, dll. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah rumah tangga tanpa perabot yang relatif banyak yaitu sebanyak 3.657 rumah tangga pada tahun 2019. Adapun data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel. di bawah

Dpd Ri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kedepannya, jumlah overcrowding (tidak tersedianya rumah untuk kebutuhan tempat tinggal) di Kepulauan Bangka Belitung akan meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan rumah tangga akibat terbentuknya keluarga baru. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lengkap dan komprehensif untuk mengurangi keterjangkauan rumah akibat jumlah kebutuhan rumah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang biasanya lebih tinggi. Ini terutama tentang menyediakan apartemen untuk orang-orang dengan pendapatan rendah.

Secara umum arsitektur Kepulauan Bangka Belitung memiliki ciri khas arsitektur Melayu yang terdapat di daerah pesisir Sumatera dan Malaka.

Ada tiga jenis yang dikenal di daerah ini: Arsitektur Melayu Awal, Melayu Bubung Panjang dan Melayu Bubung Limas. Rumah Melayu awal berupa rumah bundar kayu yang terbuat dari kayu, bambu, rotan, akar pohon, daun atau alang-alang yang tumbuh dan mudah didapat di sekitar pemukiman.

Bangunan Melayu awal ini memiliki atap yang tinggi dimana sebagian atapnya bernada, memiliki serambi di depan dan banyak bukaan yang berfungsi sebagai ventilasi. Rumah Melayu awal terdiri dari rumah induk dan rumah dapur yang berdiri di atas panggung yang diletakkan di atas tanah.

Rekonsiliasi Dbh Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I

Untuk pilarnya, masyarakat Kepulauan Bangka Belitung mengenal filosofi dari 9 pilar tersebut. Bangunan ini dibangun di atas 9 tiang penyangga, tiang utama berada di tengah dan dibangun terlebih dahulu. Atapnya ditutupi dengan daun jerami. Dindingnya biasanya terbuat dari daun/kulit kayu atau alang-alang (bambu). Rumah Melayu Bubung Panjang biasanya disebabkan oleh penambahan bangunan di samping bangunan yang sudah ada, sedangkan Bubung Limas disebabkan oleh pengaruh Palembang. Sebagian atap samping bangunan dengan arsitektur ini runtuh. Selain pengaruh arsitektur Melayu, ada juga pengaruh arsitektur non-Melayu, seperti terlihat pada bentuk rumah panjang yang sebagian besar dihuni oleh orang Tionghoa. Pengaruh non-Melayu lainnya datang dari arsitektur kolonial, terutama tangga batu melengkung yang jelas terlihat.

Dalam interaksinya, manusia tidak dapat memisahkan diri dari lingkungan tempatnya berada, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satunya adalah kebutuhan akan tempat tinggal. Sebagai salah satu kebutuhan pokok kebutuhan manusia, rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal, namun fungsinya sebagai tempat hidup lebih ditekankan. Oleh karena itu, aspek kesehatan, kenyamanan bahkan estetika menjadi hal yang sangat penting bagi sebagian orang saat memiliki rumah, yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penghuninya.

Secara umum kualitas suatu bangunan tempat tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara riil mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah, peralatan yang digunakan dalam rumah tangga juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. kondisi dan kualitas, serta perlengkapan lingkungan rumah tangga yang menunjang kenyamanan hidup sehari-hari. Mulai dari lantai rumah, hingga sumber air minum dan pipa ledeng, terlihat berbagai kemudahan yang mencerminkan kemakmuran tersebut.

Kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan perumahan dan permukiman. Hingga saat ini pemerintah telah berupaya mengembangkan kebijakan penyediaan rumah sederhana dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang daya belinya juga sangat rendah.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Terima Bantuan Dari Kadin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 6 Persentase Rumah Tangga Menurut Negara Tempat Tinggal dan Luas Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Perbedaan pendapatan masyarakat tersebut mengakibatkan rumah tangga memiliki rumah sendiri, menempati rumah tersebut tanpa mengeluarkan uang, tetap mengontrak atau mengontrak rumah atau lainnya. Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, mayoritas penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memiliki rumah sendiri (lebih dari 80 persen pada tahun 2017).

Jika dilihat berdasarkan luas tempat tinggal, terdapat perbedaan pola kepemilikan rumah di perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, persentase rumah tangga yang menempati rumah yang tidak mereka miliki jauh lebih tinggi

Peta provinsi kepulauan bangka belitung, wisata di kepulauan bangka belitung, kepulauan bangka belitung merupakan pemekaran dari provinsi, hotel di kepulauan bangka belitung, logo provinsi kepulauan bangka belitung, provinsi kepulauan bangka belitung, kepulauan bangka belitung, makanan khas kepulauan bangka belitung, tempat wisata di kepulauan bangka belitung, wisata kepulauan bangka belitung, ibukota provinsi kepulauan bangka belitung, lpse provinsi kepulauan bangka belitung